undang undang terorisme. Karena itu, AIDA mengusulkan agar revisi UU Terorisme mengakomodir korban. undang undang terorisme

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan d. Mar 31, 2021 · Arti Terorisme, Definisi dan Aturan Hukumnya. Ini menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak karena polisi bisa main tangkap tanpa bukti yang jelas terhadap terduga teroris. “Tahun 2022 dikatakan sebagai tahun toleransi dan bercermin dari. Jakarta - Pengamat terorisme Al Chaidar‎ mengemukakan hasil revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. "Sekarang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara RepublikREPUBLIKA. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penetapan itu setelah mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Ketua MPR, BIN, Polri, TNI, hingga. REPUBLIKA. May 25, 2018 · Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: (2. TEMPO. Revisi tak kunjung disahkan, hanya karena soal definisi?Petrus menjelaskan terorisme menjadi konsensus nasional sebagai tindak pidana. Dalam UU Antiterorime yang baru, diatur penindakan tidak lagi hanya bergantung di pundak kepolisian, tapi juga TNI. KOMPAS. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. CO. Salah satu bentuk terorisme adalah aksi peledakan bom. Polda Metro Jaya telah berhasil membongkar pabrik senjata api modifikasi di Semarang, Jawa Tengah. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dua bom meledakkan Sari Club dan. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, dasar penetapan KKB teroris ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Halaman ini telah diakses 13281 kali. Wacana pembentukan Perppu untuk menanggulangi gerakan radikal ISIS di Indonesia sempat menyeruak. Kumpulan Berita ANTARA News menyajikan informasi terkini tentang undang undang terorisme di Indonesia dan duniaTerorisme perlu didefinisikan secara cermat dan pada titik inilah perdebatan berlangsung. May 25, 2018 · Dewan Perwakilan rakyat akhirnya mengesahkan revisi UU Terorisme, setelah sebelumnya Presiden Jokowi mengancam untuk mengeluarkan Perppu jika pengesahan tak terjadi hingga akhir masa sidang bulan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pemberontakan dalam Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bagaimana sebaiknya pengaturan tindak pidana pemberontakan dalam KUHP Nasional yang akan dating. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3. Seluruh fraksi di DPR bersama pemerintah akhirnya menyepakati definisi terorisme dalam revisi Undang-undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kami sedang meminta kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme sehingga bisa ada upaya preventif," Jakarta (ANTARA News) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah menyiapkan revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar aparat. Yogyakarta:. RUU Kontra Terorisme lolos pembacaan keduanya di parlemen Selandia Baru pada Selasa beberapa pekan s. l. Dalam 20 tahun terakhir, tiga organisasi teroris telah dinyatakan dilarang oleh resolusi Dewan Keamanan PBB yaitu Al-Qaida, Negara Islam, dan Taliban. Pakar Hukum Universitas Sumatera Utara, Dr Pedastaren Tarigan mengatakan, dengan merivisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, maka aparat penegak hukum. Densus 88 AT dipimpin oleh Kepala Densus 88 AT atau Kadensus. Sejak pemberlakuan Undang-Undang. Kelebihan yang menonjol adalah memberi otoritas yang besar kepada LPSK, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, BNPT, dan lainnya dan bertugas. Aturan dalam UU Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dianggap membatasi kerja aparat. Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi menilai lembaga pengawas independen untuk UU Terorisme tid. Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal,. PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM . com - Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemerintah dalam draf usulannya mengajukan pencabutan status. Dalam konferensi pers di RS Bhayangkara, Surabaya, 13 Mei 2018 lalu, Kapolri meminta agar dilakukan segera revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No 15 Tahun 2003), bahkan. "Sedang diproses di DPR dengan Menkopolhukam. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik. com - Pasal tentang santunan bagi korban terorisme telah disepakati masuk dalam revisi Undang-undang Tindak Pidana Terorisme. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu 1-2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Uu Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar. Jika tidak, generasi muda akan menjadi korbannya dan persatuan bangsa dipertaruhkan. d. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat dalam periode 1999-2016,. Pengesahan revisi Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang baru disahkan diapresiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ketentuan “terorisme” ini termasuk: Pasal 1: “Mengutarakan pemikiran ateis dalam bentuk apapun, atau mempertanyakan pokok-pokok ajaran agama Islam yang menjadi dasar negara ini. Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. atau Masuk melalui. May 28, 2018 · Jakarta - Pengamat terorisme Al Chaidar‎ mengemukakan hasil revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. 45 TLN NO. 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta. Pengesahan dilakukan dalam rapat. Ancaman pidana tersebut diatur dalam pasal 12 B ayat 1. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan TerorismeUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka tentu kita Undang-Undang Terorisme," ucap Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). Keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme menjadi salah satu poin di dalam draf revisi Undang-Undang Terorisme yang daftar isian masalahnya diserahkan DPR kepada pemerintah, pada Rabu (14/12). Pihak berwenang juga. Menurutnya, tidak ada pasal dalam RUU Terorisme yang diubah oleh timsin, melainkan hanya perbaikan redaksi dan sinkronisasi dengan undang-undang lain, seperti UU KUHP yang saat ini sedang disusun pemerintah dan DPR. JAKARTA, KOMPAS. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum . Hal yang sama juga disampaikan Ketua Pansus RUU Terorisme DPR, M Syafii. Salah satu wewenang yang diatur di dalam OMSP yaitu pemberantasan terorisme. 5 Tahun 2018 adalah UU tentang tindak pidana terorisme. id - Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3. Ia menekankan perlu ada penguatan dalam berbagai dasar hukum, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, dan UU. Peraturan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pemberantasan Tindak Pidana TerorismeBerita UU terorisme - Menurut Rusdi, penegakan hukum sesuai UU terorisme tidak hanya menyasar ke KKB Papua saja. Penanganan terhadap ancaman terorisme juga bagian dari tugas TNI, baik itu terorisme internasional maupun dalam negeri. Daftar pustaka :Tahun1985 s/d tahun 2014 . Sejak UU Terorisme Berlaku, 370 Tersangka Teroris Ditangkap. May 17, 2018 · Kita berharap bahwa DPR dan pemerintah fokus pada revisi Undang-Undang Antiterorisme," katanya di Beijing, Cina, Kamis. "Perpres bertentangan dengan undang undang TNI, undang-undang terorisme sendiri dan bertentangan. 15, LN. Karena itu, AIDA mengusulkan agar revisi UU Terorisme mengakomodir korban. ANCAMAN aksi terorisme masih menjadi tugas besar pemerintah dan aparat penegak hukum pada 2021. Perempuan yang selama ini cenderung berada di belakang layar, mulai menunjukkan diri sebagai pemain lapangan menjadi pelaku aksi teror. Jakarta: Setelah menunggu hampir puluhan tahun, akhirnya Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) asli buatan bangsa Indonesia. Liputan6. Peraturan Bank Indonesia No. Sedangkan dari segi Undang-Undang di Indonesia, terorisme juga telah berhasil didefinisikan. Merdeka. Dalam 20 tahun terakhir, tiga organisasi teroris telah dinyatakan dilarang oleh resolusi Dewan Keamanan PBB yaitu Al-Qaida, Negara Islam, dan Taliban. Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas tingkat menteri, untuk membahas terbitnya PP terkait diberlakukannya UU Terorisme. Jan 7, 2022 · Dalam perkembangannya, intoleransi, radikalisme, dan terorisme menjadi isu global. id - Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya resmi disahkan DPR RI, Jumat (25/5/2018). Merdeka. ‎. Dalam beberapa. tirto. Dec 30, 2021 · Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Suteki memperkirakan penanganan kasus radikalisme dan terorisme di Indonesia oleh penegak hukum tahun 2022 yang direncanakan Pemerintah menjadi tahun toleransi, akan tetap bersifat masif sebagaimana tahun 2021. Fraksi Golkar Dorong Penuntasan RUU Anti-Terorisme. COM, JAKARTA - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Pemerintah dan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Terorisme (Pansus RUU Terorisme) hari ini menggelar rapat lanjutan dengan agenda pembahasan definisi terorisme yang belum rampung. com- Pemerintah resmi menetapkan Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) atau juga sering disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok teroris. com — DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (. Salah satunya dengan mengantisipasi munculnya kelompok baru ataupun dari kelompok yang telah ada. Tribun Network. m. Apakah Terorisme Domestik di Amerika itu? Bendera-bendera Amerika dan salib-salib di lokasi penembakan massal untuk mengenang para korban penembakan, di sebuah pusat perbelanjaan di El Paso, Texas, 4 Agustus 2019. Recent Currently. Dia berharap pemerintah segera menerbitkan Undang-undang penanggulangan terorisme yang baru sehingga mempersempit ruang gerak pelaku teror di Indonesia. Di tengah ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh 9/11 dan pengiriman surat berisi antraks yang menewaskan dua orang dan menginfeksi 17 orang, Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri tahun 2002 membentuk Departemen Keamanan Dalam Negeri. DPR menyetujui. Peraturan. Mar 12, 2022 · Sementara itu, dalam Pasal 12A ayat (1), setiap orang dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan tindak pidana terorisme dengan orang yang berada di dalam dan/ atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran lebih difokuskan. Peraturan Pelaksana. Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail. Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan berharap DPR merespon secara positif rencana revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar penegak hukum bisa melakukan pencegahan aksi teror. CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyambut baik usulan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme dan juga Undang-Undang tentang Intelijen Negara. com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tak cuma menuai tarik menarik di pemerintah dan DPR. "Cakupan terorisme yang ada dalam undang-undang nomor 15 tahun 2003 masih dominan unsur teroris udara, nyaris tidak disebut unsur teoris di pelayaran, sandera, fasilitas strategis negara dan hak sipil masyarakat. SKRIPSI . Hal ini diwujudkan dalam 3 (tiga) strategi, i) pemenuhan standar atau prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), baik secara nasional. AIDA Minta Revisi UU Terorisme Akomodir Korban AIDA menilai Undang-Undang Terorisme yang ada saat ini tidak ada ketentuan atau penjelasan tentang definisi korban, kompensasi dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban. Peraturan Presiden teranyar tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme disebut pengamat terorisme dan koalisi masyarakat sipil rawan disalahgunakan oleh kelompok tertentu lantaran tidak. Dikutip dari. JAKARTA —. “BNPT merasa senang dengan undang-undang ini, kita bekerja lebih baik lagi dan kawan. Dari berbagai dinamika perubahan yang terjadi dalam kelompok teroris, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menjadi rujukan utama dalam penindakan oleh Densus 88 Antiteror, menuntut tafsiran aplikasi yang berprikemanusiaan. Adapun bunyi dari pasal 12 B ayat 1 adalah Setiap Orang yang dengan sengaja. Feb 7, 2018 · Dalam Undang-Undang ini garda terdepan pemberantasan terorisme dipegang kepolisian. Baca juga: LPSK Harap PP soal Kompensasi Korban Terorisme Segera Disahkan. Kata kunci : Densus 88, Terorisme, , Undang-undang, Fiqih Siyasah, Hak Asasi Manusia (HAM). KOMPAS. . tirto. Rumusannya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. com - Undang-undang Terorisme yang baru disahkan oleh DPR telah mengatur ancaman hukuman bagi warga negara Indonesia yang mengikuti pelatihan militer untuk merencanakan aksi teror. Terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan. Pasukan Densus 88 dilatih. 2015. "Seluruh fraksi dan anggota dewan menyetujui RUU itu menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR, Priyo Santoso, yang memimpin Rapat Paripurna DPR, di Gedung. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2013. TRIBUNNEWS. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 Ayat (2) terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau. Mereka juga harus diberikan edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mensahkan Rancangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. c. Aug 11, 2020 · Meski demikian, Meutya menambahkan, secara umum TNI memiliki wewenang untuk melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pabrik itu jadi penjual senjata yang dibeli oleh tersangka teroris, DE, pegawai PT KAI yang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Network. Buku ini memberikan informasi dan pengetahuan tentang penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara komprehensif dan dapat dijadikan panduan bagi Jaksa dalam menangani perkara Tindak Pidana. Tidak adil kiranya bila kita tidak menyebut Organisasi Papua Merdeka yang melancarkan. teroris yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris internasional yang diduga terlibat pada beberapa kejadian pengeboman di wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan kekhawatiran dimana zat radioaktif, bahan nuklir, bahan terkait nuklir, instalasi nuklir dan. Perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak pidana Terorisme. Sepasang suami istri meledakkan diri di area gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021). CO. Hal itu diberlakukan merespons tindakan yang mengarah pada terorisme yang dilakukan pihak-pihak tertentu di sana. Aturan itu bertujuan untuk memperkuat. IDAI Beberkan Dampak Buruk Masuk Sekolah Pukul 05. Akhyar menuturkan, UU. "Sudah saatnya terlibat karena tingkat intensitasnya sudah luar biasa," kata Yusril saat berbincang dengan Tirto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (14/5/2018). Indonesia Nomor 17/SEOJK. Penembakan massal yang terjadi di El Paso, Texas, pada Minggu (4/8) lalu kini diselidiki sebagai kasus serangan. ID, JAKARTA -- Penguatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam revisi atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 2. Hal tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem. Akibatnya, ruang gerak sel teroris akan semakin menyempit. 01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, danJAKARTA, KOMPAS. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;. (2015). Revisi ini sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah. Dalam Pasal 1 UU tersebut, terorisme didefinisikan “ Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang. Hal itu dipastikan oleh Perdana Menteri Inggris Boris johnson. Suara. Dokumentasi personel Batalion Infantri Para Raider 501/Bajra Yudha Kostrad berusaha membebaskan sandera saat simulasi penanggulangan terorisme di satu pusat perbelanjaan di Kota Madiun, Jawa Timur, Rabu (10/9/2016). Pemberian bantuan dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban serta dapat bekerja sama dengan instansi atau lembaga terkait. Melalui Undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (12/02), polisi dapat mempidanakan penyandang dana. Dalam Pasal 43 ayat 3, pelibatan TNI diatur lebih lanjut di perpres dan dikonsultasikan di DPR. Merdeka. Keberadaan undang-undang ini sangat dibutuhkan karena ancaman terorisme yang semakin mengglobal. Berlaku: 22 Juni 2018. SETELAH sekian lama Indonesia menjadikan KUHP (lama) yang bersumber dari produk hukum kolonial Wetboek van Strafrecht (WvS) sebagai hukum pidana nasional kodifikatif, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) yang telah disahkan menggantikan KUHP lama ini, merupakan. "Ajaran Al-Zaytun belum masuk ke dalam kategori terorisme sehingga tidak dapat diproses dengan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Terorisme," kata Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen R. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-UndangMenurut Al Araaf, pengaturan pelibatan TNI dalam mengatasai terorisme dalam kerangka operasi militer selain perang sudah diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI No. Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. Strategi pemerintah. 9, LN. Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT dan PPSPM di SJK) . Ketuk palu DPR meninggalkan cerita debat panjang, salah satu poin yang paling sering disorot adalah mengenai definisi terorisme. Terorisme. "Undang-undang tidak akan membasmi terorisme; itu akan memberdayakan pemerintah untuk menandai lawan sebagai teroris," kata dewan perwakilan distrik Basilan Mujiv Hataman.